INFORMASI PRODUK

Darimana ANDA mendapatkan informasi produk-produk pertanian (Benih & Pestisida) ?
 

BISI apk

MENYIKAPI TREN IMPOR KOMODITAS HORTIKULTURA

Impor komoditas hortikultura yang dilakukan oleh pemerintah bukan lagi hal yang aneh. Setiap tahunnya beragam komoditas hortikultura memasuki pasar dengan dalih untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Sebenarnya seberapa perlukah impor itu dilakukan?

Merujuk data dari Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian RI, seperti yang disampaikan Dirjen Hortikultura Hasanuddin Ibrahim di sela-sela acara Pekan Flori Flora Nasional (PF2N) 2011 yang digelar di Sanur, Denpasar, Bali, nilai impor komoditas hortikultura Indonesia hingga Oktober 2011 ini tercatat mencapai lebih dari satu miliar dolar AS (US$). Nilai itu terdiri dari komoditas buah-buahan sebesar 626 juta US$, sayuran 443 juta US$, tanaman hias 2 juta US$, dan biofarmaka 1 juta US$.

Sementara, nilai ekspornya sendiri sebesar 368 juta US$, dengan rincian: sayuran sebesar 184 juta US$, buah-buahan 162 juta US$, biofarmaka 11,8 juta US$, dan tanaman hias 9,8 juta US$.

Nilai impor itu menurut Menteri Pertanian RI Suswono hanya lima persen dari jumlah produksi masing-masing komoditas secara nasional, dan kebanyakan merupakan komoditas yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri, seperti buah dan sayuran subtropis yang hanya bisa tumbuh dan berkembang optimal di kawasan subtropis. Produksi sayuran dalam negeri sendiri hingga saat ini mencapai 10,6 juta ton, buah-buahan 18,6 juta ton, tanaman hias 263 juta tangkai, dan biofarmaka sebesar 472,8 ton.

Meskipun dikatakan tidak lebih dari lima persen, namun kebijakan impor pada sejumlah komoditas hortikultura justru menimbulkan polemik di kalangan masyarakat, terutama bagi para petani. Misalnya adalah maraknya impor kentang akhir-akhir ini yang memaksa harga kentang dalam negeri anjlok, sehingga para petani kentang lokal merugi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir September 2011 ini saja, impor kentang mencapai 70,11 ribu ton dengan total nilai sebesar 43,56 juta US$. Jumlah itu hampir tiga kali lipatnya jika dibandingkan volume impor sepanjang tahun 2010 yang hanya 26,93 ribu ton dengan total nilai 17 juta US$.

Meskipun volume impor kentang itu relatif sangat kecil dibandingkan dengan produksi kentang nasional dalam negeri yang mencapai 1,06 juta ton (data BPS periode 2007-2010), namun masuknya kentang impor dengan harga jual jauh lebih murah dari kentang lokal, sekitar Rp. 3.500/kg, memaksa harga kentang lokal turun drastis. Jika sebelumnya harga kentang lokal ada di kisaran Rp. 6.000 – 7.000/kg, akhirnya terjun bebas hingga di bawah Rp. 4.000/kg. Hal itu dinilai sangat merugikan para petani kentang yang sebelumnya sudah bisa tersenyum lebar dengan harga jual yang juga sempat menyentuh Rp. 8.000/kg.

Menurut Prof. Dr. Ir. Tatik Wardiyati, MS., Guru Besar Fisiologi dan Bioteknologi sekaligus Ketua Unit Usaha Pembibitan Kentang Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya Malang, untuk lahan seluas satu hektar, petani membutuhkan dana tidak kurang dari Rp. 50 juta. Dengan rata-rata produksi kentang sekitar 15 ton per hektar, maka untuk bisa mendapatkan untung, minimal harga jualnya harus di kisaran Rp. 4.000/kg.

“Nah, kalau harga jualnya sampai Rp. 3.000 per kilogram, jelas petani sangat merugi,” ungkap Tatik yang terus aktif menuangkan ide dan gagasannya untuk memajukan sektor hortikultura di Indonesia.

Menurut Tatik, impor ken-tang atau komoditas horti-kultura yang lain bukanlah hal yang salah. Ia menilai hal itu adalah suatu hal yang wajar, namun ia menegaskan jangan sampai harga produk impor itu merusak harga pasar dalam negeri yang berujung pada kerugian para petani.

Petani harus diberdayakan
Menyikapi marak-nya impor sejumlah komoditas hortikultura yang menimbulkan polemik di masyarakat, Tatik Wardiyati ber-pendapat impor bukanlah satu-satunya jalan terbaik untuk mencukupi kebu-tuhan dalam negeri. Menurutnya masih banyak jalan yang bisa diupayakan untuk memenuhi kebu-tuhan sayur dan buah-buahan rakyat Indonesia selain keputusan untuk melakukan impor.

“Yang paling pen-ting dan harus diupayakan adalah pemberdayaan para petani kita yang notabene adalah petani kecil dan miskin, agar mereka bisa menghasilkan produk-produk hortikultura yang berkualitas dan produktivitas yang tinggi. Karena hortikultura adalah kualitas. Tanpa kualitas yang bagus, produk kita tidak akan pernah bisa diterima oleh konsumen, baik dari dalam maupun luar negeri,” ujar Tatik.

Pada dasarnya, kata Tatik, ada tiga hal yang perlu diperhatikan untuk menyiasati agar opsi impor tidak selalu menjadi opsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, yaitu: penguasaan teknologi, transfer teknologi yang disertai dengan pemberdayaan petani, dan supply chain management dimana pemerintah harus memperhatikan masalah pemasaran produk-produk yang dihasilkan oleh para petani, terutama dalam hal pengendalian harga jual.

“Teknologi diarahkan kepada perbaikan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk yang dihasilkan oleh para petani serta supply chain management juga harus dikendalikan agar petani tidak selalu dalam pihak yang kalah,” terang Profesor 65 tahun itu.

Dari tiga hal itu, kata Tatik, hingga saat ini masalah transfer teknologi dan pemberdayaan petani masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Ia menyarankan untuk dilakukan pembenahan secara menyeluruh terhadap pola pemberdayaan yang selama ini telah dilakukan oleh pemerintah. Pemberdayaan petani harus dimulai dari penguasaan teknologi hingga pada masalah pemasarannya.

“Pemberdayaan itu adalah petani diberikan sumber dana dan sumber daya atau fasilitas. Wujudnya bukan cash money, tapi berupa bantuan pupuk, bibit yang berkualitas, peralatan panen dan pascapanen, serta sarana produksi lainnya. Pemerintah jangan hanya memberikan alatnya tanpa memberikan bahan dan fasilitas penunjang lainnya, karena petani kita mayoritas adalah petani kecil dengan pemilikan modal dan pendapatan yang juga kecil,” terangnya.

Menurut Tatik, dengan sistem pemberdayaan petani yang tepat, maka petani akan lebih terpacu untuk menghasilkan produk-produk hortikultura yang berkualitas dan berdaya hasil tinggi. Opsi impor pun tidak akan menjadi opsi utama lagi dan membuka peluang untuk melakukan ekspor.

“Lebih baik melakukan impor berupa sarana produksi seperti bibit, pupuk, atau alat-alat penunjangnya. Kan lebih murah impor pupuk dibandingkan impor beras atau gula atau kentang. Petani pun bisa lebih berdaya dengan cara seperti itu. Jangan lupa, petani kita banyak yang pintar-pintar lho. Tinggal bagaimana pemerintah member-dayakannya,” tegas Tatik.

Satu hal lagi yang menurut Tatik juga harus diperhatikan pemerintah, yaitu terbatasnya atau bahkan tidak adanya tenaga penyuluh pertanian khusus hortikultura. “Yang ada sekarang ini adalah para penyuluh tanaman pangan seperti padi dan jagung. Hal ini juga menjadi salah satu penghambat sulitnya melakukan transfer teknologi kepada para petani hortikultura,” ujarnya.

Pemerintah kurang fokus
Sementara itu, Presiden Direktur PT. BISI International Tbk Jemmy Eka Putra, seperti diberitakan Kompas Online, mengatakan agar sektor hortikultura di Indonesia bisa berkembang pesat, pemerintah harus bisa lebih fokus menggarapnya. Menurutnya sudah saatnya pemerintah fokus dalam mengembangkan komoditas sayuran dalam negeri, tidak seperti sekarang yang seolah-olah semuanya mau dikembangkan.

Jemmy mengatakan potensi itu ada, dengan ketersediaan lahan yang luas dan benih juga tersedia dengan kualitas yang baik. “Tinggal fokus saja, kalau di tanaman pangan kita bisa fokus, kenapa di komoditas hortikultura tidak,” ujarnya.

Untuk komoditas sayuran, Jemmy mengusulkan agar pemerintah mengembangkan komoditas cabai, tomat, wortel, dan kentang. Pasalnya, potensinya memang ada dan ketersediaan sarana produksi seperti benih juga mendukung. “Tahun depan kami bahkan akan mengekspor 10 ton benih cabai, utamanya ke China dan India. Benih itu setara untuk penanaman 60.000 hektar,” ungkapnya. (AT : Vol. 13 No. 1 Edisi XLIV, Januari - Maret 2012)

 


PT. BISI International Tbk - PT. Tanindo Intertraco - PT. Multi Sarana Indotani (MSI).